BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring masih berlangsungnya status tanggap darurat yang ditetapkan sejak 7 Agustus hingga 15 Oktober 2026.
Evaluasi difokuskan pada perkembangan operasi pemadaman, kebutuhan personel, peralatan, logistik, pendanaan, serta dukungan pemadaman udara.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh sumber daya penanganan karhutla dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai kondisi di lapangan.
Bupati Kotawaringin Barat, Hj. Nurhidayah, menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan dengan mengutamakan keselamatan petugas maupun masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam rapat penanganan karhutla di Aula Kantor Kecamatan Kumai, Selasa, 13 Oktober 20206.
Evaluasi tersebut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bersama unsur terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan operasional dan menentukan langkah penanganan selanjutnya.
"Evaluasi terus kita lakukan. Untuk menentu langkah penanganan selanjutnya. Jadi semua pihak diminta memberikan saran masukan untuk percepatan penanganan," Ujarnya.
Perhatian khusus juga diarahkan pada kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, serta potensi dampaknya terhadap Pangkalan Bun dan wilayah sekitarnya.
Pemantauan perkembangan api, arah angin, dan kondisi cuaca perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mengantisipasi penyebaran asap. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, serta kualitas udara.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyampaian informasi perkembangan kebakaran dan peringatan dini secara cepat, akurat, dan terkoordinasi agar masyarakat dapat mengantisipasi dampak karhutla.
Selain mengoptimalkan pemadaman melalui jalur darat, pemerintah daerah mendorong evaluasi dukungan pemadaman udara melalui water bombing serta operasi modifikasi cuaca. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan laporan teknis dan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Di lapangan, kebutuhan rotasi personel, ketersediaan sumber air, dukungan logistik, dan keselamatan petugas juga menjadi perhatian, terutama pada titik api yang sulit dijangkau dan berpotensi memperluas kebakaran," ungkapnya.
Melalui evaluasi lintas sektor tersebut, penanganan karhutla di Kobar diharapkan berjalan lebih terarah, sekaligus menekan risiko meluasnya kebakaran dan dampak asap terhadap masyarakat. (DANANG/H)
