BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) mengajukan Rancangan APBD 2027 dengan pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp1,415 triliun dan belanja daerah Rp1,430 triliun.
Rancangan ini disampaikan Wabup Kobar Suyanto saat membacakan sambutan Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kobar, Senin, 14 September 2026.
APBD 2027 menjadi instrumen utama Pemkab Kobar bersama DPRD untuk menerjemahkan visi, misi, sasaran dan prioritas pembangunan ke dalam program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
"APBD 2027 menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperkuat perekonomian daerah, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal Pemkab Kobar," jelasnya.
Wabup menyampaikan, penyusunan APBD 2027 merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Kobar 2025-2029 dan dijabarkan melalui RKPD 2027.
Tema pembangunan Kobar 2027 adalah "Pemerataan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif."
Untuk mendukung tema tersebut, pembangunan 2027 diarahkan pada enam prioritas. Yakni peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang merata, pengembangan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah, serta pembangunan yang mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Selanjutnya, optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan perlindungan sosial dan pelestarian kebudayaan, serta optimalisasi investasi produktif dan kerja sama multisektor untuk memperluas kesempatan kerja.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 ditargetkan sebesar Rp1.415.016.235.000. Target tersebut mengalami penyesuaian dibandingkan target APBD 2026.
"Kondisi ini mengharuskan kita untuk semakin berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah. Namun demikian, saya memandang kondisi tersebut bukan sebagai alasan untuk mengurangi semangat pembangunan, melainkan menjadi momentum bagi kita untuk melakukan transformasi pengelolaan fiskal daerah," jelasnya.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.430.016.235.000. Pemkab Kobar menekankan efisiensi dan efektivitas belanja dengan memastikan setiap anggaran memiliki keterkaitan dengan target kinerja, keluaran dan hasil pembangunan.
Belanja diarahkan terutama untuk pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan serta pemerataan infrastruktur, konektivitas wilayah, perlindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, investasi, ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Pemkab Kobar juga menargetkan sejumlah indikator pembangunan pada 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,03 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,71 persen, persentase penduduk miskin 3,1 persen dan Gini Ratio sebesar 0,265.
"Target tersebut harus kita terjemahkan menjadi perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan kesempatan kerja dan investasi harus mampu membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal," jelas Wabup.
Untuk memperkuat perekonomian daerah, Pemkab Kobar akan mendorong sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, hilirisasi, penguatan UMKM, investasi produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan konektivitas antarwilayah.
Selain pendapatan dan belanja, penerimaan pembiayaan pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp15 miliar. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menjaga keseimbangan APBD, memperkuat manajemen kas dan memastikan kapasitas fiskal dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung prioritas pembangunan.
Wabup mengatakan seluruh perangkat daerah pengelola pendapatan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi secara terukur, memperbaiki basis data objek dan subjek pendapatan serta memanfaatkan teknologi informasi.
"Kita ingin meningkatkan PAD bukan dengan membebani masyarakat, tetapi dengan memperluas basis pendapatan, meningkatkan kepatuhan, memperbaiki pelayanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah," jelasnya.
Wabup mengatakan pembahasan Rancangan APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung terbuka, objektif dan konstruktif dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia mengajak seluruh anggota DPRD dan jajaran Pemkab Kobar memastikan APBD 2027 menjadi anggaran yang sehat, realistis, produktif, efektif, efisien, transparan dan berpihak kepada masyarakat.
"Seluruh kebijakan fiskal dan pembangunan yang kita rancang pada Tahun Anggaran 2027 harus bermuara pada satu tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kobar," pungkasnya. (WAHYU KRIDA/R)
