BORNEONEWS, Nanga Bulik – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lamandau menyoroti realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang masih rendah dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Golkar saat menyampaikan pemandangan umum fraksi. Salah satu yang dipertanyakan adalah realisasi BTT yang baru mencapai 6,13 persen, sementara penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan menjadi salah satu prioritas dalam perubahan APBD 2026.
"Realisasi Belanja Tidak Terduga hanya 6,13 persen, sementara Bupati menjadikan penanganan Karhutla dan kekeringan sebagai prioritas utama perubahan APBD. Mohon korelasinya dijelaskan," kata Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya yang disampaikan Daang Padoma.
Fraksi Golkar juga mengusulkan agar alokasi BTT sebesar Rp864 juta dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi kemarau dan potensi bencana.
Sejumlah usulan yang disampaikan antara lain penyaluran air bersih, pembangunan embung desa serta dukungan operasional bagi Satgas Karhutla.
Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan sekaligus memperkuat penanganan karhutla.
Fraksi Golkar mendorong Pemkab Lamandau menambah fasilitas sumur bor di tiga wilayah yang dinilai rawan mengalami kekeringan, yakni Kecamatan Bulik, Belantikan Raya dan Kecamatan Lamandau.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra mengatakan Kabupaten Lamandau saat ini masih berada dalam status siaga darurat karhutla dan kekeringan.
Menurutnya, penanganan kondisi tersebut tetap dapat dilakukan melalui pendanaan rutin pemerintah daerah yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
"Untuk penggunaan BTT dilaksanakan sesuai peraturan yang menaunginya, termasuk apabila akan digunakan saat terjadi status tanggap darurat," jelas Rizky.
Mengenai usulan pemanfaatan BTT untuk dropping air bersih, pembangunan embung desa dan dukungan operasional Satgas Karhutla, Bupati menyatakan pemerintah daerah sependapat dengan usulan tersebut.
Termasuk usulan penambahan sumur bor di Kecamatan Bulik, Belantikan Raya dan Lamandau, menurutnya akan menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat serta mendukung penanganan karhutla.
"Pemerintah daerah sependapat dan akan menjadikan usulan tersebut sebagai perhatian dalam penanganan kebutuhan air bersih dan Karhutla, dengan melihat aturan dan ketentuan yang menaunginya," pungkasnya.(NATALIA KRISTIN/R)
