BORNEONEWS, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Forkopimda dan seluruh unsur terkait telah bekerja maksimal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi selama sekitar tiga bulan terakhir.
Fairid mengatakan, penanganan karhutla hingga saat ini masih terus dilakukan. Menurutnya, kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang telah diprediksi sebelumnya sehingga pemerintah terus menjalankan langkah mitigasi dan penanganan di lapangan.
“Setelah tiga bulan terus menangani, saya rasa semua sudah bekerja secara maksimal. Ini kan memang perlu kita catat juga, kondisi kekeringan ini memang sudah diprediksi cukup panjang,” kata Fairid, Senin, 5 Oktober 2026.
Ia menegaskan upaya mitigasi dan penanganan tidak berhenti meskipun karhutla telah berlangsung dalam waktu cukup lama. Pemerintah daerah, lanjutnya, terus melakukan berbagai langkah sesuai kondisi yang dihadapi di lapangan.
“Kalau saya sih, kita tetap berusaha. Maksudnya mitigasi, penanganan, dan lain-lain terus dilakukan. Sampai dengan per hari ini masih dilakukan,” ujarnya.
Fairid juga mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam penanganan karhutla. Ia menyebut pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat hingga Forkopimda telah mengambil bagian dalam menghadapi kondisi tersebut.
“Kalau saya rasa semua, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Forkopimda, saya rasa semua sudah bekerja dengan maksimal,” tegasnya.
Namun, Fairid mengakui kondisi kekeringan yang terjadi tahun ini cukup ekstrem. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar wilayah Kota Palangka Raya memiliki karakteristik lahan gambut dan kawasan hutan.
“Memang kekeringannya cukup luar biasa. Ditambah lagi, khususnya Kota Palangka Raya ini rata-rata lahan gambut,” jelasnya.
Ia menyebut hanya sekitar 21 persen wilayah Palangka Raya yang merupakan area penggunaan lain (APL) yang identik dengan kawasan perkotaan. Sementara hampir 80 persen wilayah lainnya merupakan kawasan hutan, sehingga penanganan karhutla membutuhkan upaya ekstra.
“Jadi ya cukup luar biasa memang kejadian karhutla ini, dan penanganannya saya rasa tetap kami semaksimal mungkin untuk menanganinya,” katanya.
Saat ditanya apakah kondisi tersebut membuat Pemko Palangka Raya kewalahan setelah tiga bulan menghadapi karhutla, Fairid menegaskan pemerintah tidak menggunakan istilah tersebut.
“Tidak ada berbicara, saya tidak pernah mengatakan kewalahan. Tidak pernah berbicara apa pun, karena apa pun situasi yang terjadi, kita hadapi, kita tangani,” pungkasnya. (MARINI/Y)
