BORNEONEWS, Jakarta – Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina Francesca Albanese menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin pembentukan multilateralisme baru di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Saya sungguh meyakini bahwa multilateralisme diperlukan. Saya sungguh percaya bahwa negara-negara seperti Indonesia dapat dan harus memainkan peran utama,” kata Albanese dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam, 21 Oktober 2026.
Pernyataan itu disampaikan di tengah pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030.
Indonesia mengumumkan pencalonan tersebut dalam Sidang Umum ke-81 Majelis Umum PBB di New York pada 26 September 2026 dengan membawa komitmen “Membina Persatuan, Memajukan Perdamaian”.
Menurut Albanese, sistem multilateralisme global saat ini menghadapi krisis, terutama ketika PBB dinilai tidak cukup kuat dalam merespons situasi di Gaza.
“Kini, Gaza telah menjadi batu sandungan yang menyebabkan seluruh sistem tersebut runtuh. Kita membutuhkan multilateralisme yang diperbarui, sebuah multilateralisme yang telah didekolonisasi,” ujarnya.
Ia menilai negara-negara Global South memiliki peran penting dalam membentuk sistem internasional yang lebih setara.
Albanese mencontohkan prinsip Ubuntu dari Afrika Selatan sebagai salah satu nilai yang lahir dari pengalaman dekolonisasi.
Ia juga menyinggung semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menurutnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar kuat untuk mendorong kerja sama global di tengah keberagaman.
Sebagai bagian dari upaya membangun multilateralisme baru, Albanese turut menyinggung keberadaan Hague Group atau Kelompok Den Haag.
“Saya berharap Indonesia akan bergabung dengan Hague Group tersebut,” katanya.
Pernyataan Albanese disampaikan dalam kegiatan yang digelar Amnesty International di Jakarta dengan tema mengenai perjuangan rakyat Palestina.
Acara tersebut juga dihadiri Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung RI yang pernah menjabat Ketua Misi Pencari Fakta Independen PBB untuk Myanmar.
SUMBER: ANTARA
