BORNEONEWS, Palangka Raya – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya kian mengkhawatirkan.
Kabut asap yang berkepanjangan tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan operasional penerbangan.
Anggota DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya.
Menurutnya, karhutla bukan lagi sekadar persoalan daerah karena dampaknya telah meluas ke berbagai sektor kehidupan.
“Dampak karhutla ini sangat luas. Aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, sementara penerbangan juga terdampak kabut asap. Kami meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius dan membantu penanganan kondisi ini,” kata Hatir, Kamis, 22 Oktober 2026.
Ia menilai gangguan aktivitas penerbangan dapat berimbas pada mobilitas masyarakat, perjalanan bisnis, serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada kelancaran transportasi udara. Kondisi tersebut semakin menambah beban masyarakat di tengah kabut asap yang belum sepenuhnya teratasi.
Di sisi lain, pelaku usaha dan pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan juga menghadapi tantangan akibat kualitas udara yang memburuk.
Jika kondisi ini berlangsung lama, dampaknya berpotensi semakin menekan pendapatan masyarakat dan memperlambat aktivitas perekonomian daerah.
Hatir menegaskan penanganan karhutla tidak seharusnya menjadi ajang saling menyalahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sebaliknya, seluruh pihak harus memperkuat koordinasi dan bekerja bersama untuk memadamkan kebakaran serta mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah jangan saling menyalahkan. Mari kita bersama-sama memulihkan keadaan ini. Masyarakat membutuhkan langkah nyata agar kabut asap segera berakhir dan aktivitas bisa kembali normal,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera memperkuat dukungan bagi upaya penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, baik melalui bantuan personel, peralatan, maupun dukungan lain sesuai kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, keselamatan masyarakat, pemulihan lingkungan, dan keberlangsungan ekonomi harus menjadi prioritas bersama. (MARINI/R)
