BORNEONEWS, Jakarta – Sebanyak 16.387 personel gabungan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masuk dalam cakupan perlindungan layanan kesehatan gratis yang disiapkan pemerintah.
Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan seluruh personel satgas, relawan, maupun masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla tidak dipungut biaya pengobatan.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dr Ten Suyanti mengatakan perlindungan tidak hanya berupa pengobatan, tetapi juga langkah pencegahan bagi petugas lapangan.
Dukungan tersebut antara lain berupa masker khusus pemadam kebakaran, vitamin, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
“Kita juga cek rutin dan pemberian vitamin yang kita bantu dari pemerintah. Dan ya relawan tentunya gratis ya. Enggak hanya relawan, harusnya semua kasus yang terkait karhutla ini tidak ditarik biaya,” kata Ten mengutip ANTARA, Jumat, 23 Oktober 2026.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan puskesmas dan klinik di wilayah terdampak telah diarahkan untuk memberikan pelayanan penuh selama 24 jam.
Data Direktorat Pengendalian Operasi BNPB mencatat hingga Oktober 2026 terdapat 71.878 personel gabungan yang dikerahkan di enam provinsi prioritas karhutla.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah personel terbanyak, yakni 16.387 orang.
Selanjutnya Riau 14.837 personel, Kalimantan Barat 14.458 personel, Sumatera Selatan 12.285 personel, Kalimantan Selatan 7.927 personel, dan Jambi 5.984 personel.
Personel tersebut berasal dari unsur TNI-Polri, pemadam kebakaran, Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, Dinas Kehutanan, BPBD, dan relawan Masyarakat Peduli Api.
Berton mengatakan kebijakan pelayanan kesehatan tanpa pungutan telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk memastikan petugas yang bekerja di lapangan tetap mendapatkan perlindungan.
“Puskesmas ataupun klinik yang ada dibuka. Mereka adalah garda terdepan, terlindungi,” ujarnya.
Pemerintah menilai perlindungan kesehatan penting karena personel satgas menghadapi risiko paparan asap, panas, kelelahan, dan kondisi lapangan selama proses pemadaman. (*/j)
