Damang Pahandut Apresiasi Gerak Cepat Pemprov Kalteng Tebitkan Peraturan Gubernur
Dengan adanya aturan yang mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 bisa?menjadi jalan untuk mendisiplinkan masyarakat
Tag
#Peraturan Gubernur
Pemkab Kotawaringin Barat Didorong Segera Sosialisasikan Pergub Protokol Kesehatan
Wakil Ketua II DPRD?Kabupaten Kotawaringin Barat Bambang Suherman, mendorong pemkab melalui Satgas Penanganan Covid-19 agar segera menyosialisasikan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 43 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan.
Sekda Kalteng: Air Mineral Botol akan Diganti Air Meneral Cangkir Saat Rapat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bakal mengganti air mineral kemasan botol menjadi air mineral menggunakan cangkir saat ada pertemuan atau menggelar rapat.
Pemprov Kalteng Segera Keluarkan Pergub Pengelolaan Sampah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengelolaan sampah.
Revisi Pergub Sumbangan Pihak Ketiga Tinggal Disosialisasikan
Pemprov Kalteng sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri dan KPK terkait pembentukan Pergub ini
Tunjangan DPRD Dua Kabupaten di Kalteng ini Lebihi Pergub 10/2018
"Harus menyesuaikan item yang dibolehkan menurut PP 18 tahun 2017, Permendagri, dan Surat Edaran Mendagri, serta tidak boleh melebihi yang di provinsi. Sesuai keterangan sekjen Kemendagri, ya harus direvisi," terang Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.
Gubernur Kalteng Sampaikan Kronologis Terbitnya Pergub Nomor 10/2018
Gubernur juga menjelaskan alasan, saat revisi Pergub Kalteng Nomor 33 Tahun 2017, pemprov tidak melakukan konsultasi dengan DPRD Kalteng.
Sekjen Kemendagri: Justru Keluarnya Pergub 10 Penyelamat Legislatif dan Eksekutif
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menilai Pergub Nomor 10 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi subtansi, serta telah berlandaskan aspek normatif.
Mendagri Segera Surati DPRD Kalteng; Interpelasi Sudah Tidak Tepat Lagi
Pertemuan Gubernur Kalteng dan jajaran serta Sekjen Kemendagri beserta sejumlah dirjen, menghasil beberapa kesimpulan yang diharapkan menjadi jembatan terjalinnya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif di Kalteng.
Sekjen Kemendagri Sayangkan DPRD Kalteng Ngambek Jadwalkan Pembahasan APBD
Kemendagri melihat Pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalteng sudah tepat
Ini Harapan Sekjen Mendagri Tanggapi Pergub 10 yang Tidak Dikehendaki DPRD Kalteng
Pergub 10 Tahun 2018 dinilai benar oleh Kementerian Dalam Negeri
Siang Ini Mendagri Bahas Pergub yang Diributkan DPRD Kalteng
Rapat ini membahas Pergub Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif dan Anggota DPRD Kalteng
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan, Ini yang Berat Bagi Dewan?
Pada Pergub baru, nomor 10 tahun 2018 dan Pergub sebelumnya, nomor 33 tahun 2017 tanggal 28 September 2017 tidak berbeda dalam klausul rumah negara.
Disindir Anggota DPRD, Ini Jawaban Telak Gubernur Kalteng
Munculnya sindirian dari anggota DPRD Kalteng di media sosial salah satunya disebabkan kehadiran Pergub baru tersebut membuat hak keuangan DPRD terganggu.
Dengan Pergub Baru, Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng Harus Kembalikan Kelebihan Tunjangan
Karena Pergub yang baru tersebut ditetapkan dan diundangkan per 24 April 2018 dan berlaku surut, maka Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlanjur menerima harus mengembalikan ke kas daerah akibat kelebihan bayar 4 bulan. Berapa yang harus dikembalikan?
Sekda Kalteng Ajak Patuhi Pergub Penanggulangan Bencana
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah Mugeni mengajak seluruh pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Kalteng, stakeholder , dan…
Babak Baru Pergub 27/2017; Uang Sumbangan Tidak Perlu Dikembalikan
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ada babak baru pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) kepada Pemprov Kalteng, setelah…
Pergub Kalteng tentang SPK Awalnya Dipersoalkan Pusat, Kini Malah Jadi Pemodelan Nasional
BORNEONEWS, Palangka Raya – Peraturan Gubernur (Prgub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Nomor 27 Tahun 2017 awalnya dipermasalahkan. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Pusat pun datang ke…
Perkebunan Kalteng Tidak Ada Masalah di Pergub 27/2017
BORNEONEWS, Palangka Raya – Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) kepada Pemprov Kalteng dihentikan sementara selama sedang…
Gubernur Siap Kembalikan Uang Pihak Ketiga, Juga Tagih Kewajiban Perusahaan
BORNEONEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyatakan, pemprov siap mengembalikan uang yang terlanjur masuk ke kas daerah dari sumbangan pihak ketiga. Tetapi Gubernur juga…