Tag
Pemkab?Kotawaringin Barat (Kobar) terus melakukan upaya dalam menjaga lingkungan. Salah satunya dengan membuat rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik. Bahkan Kobar menjadi daerah pertama di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang membuat perda tersebut.
Seluruh fraksi telah menyetujui Raperda dan telah dilakukan penandatanganan bersama pimpinan daerah dan unsur pimpinan DPRD
Handoyo secara tegas menolak dipersalahkan lantaran perda yang menjadi produk bersama itu dalam tataran pelaksanaan mandul
Pemko Palangka Raya semakin serius untuk membuat sejumlah regulasi terkait protokol kesehatan. Bahkan, akan membuatnya dalam bentuk Peraturan Daerah atau Perda.
Mulai pekan depan, Tim?Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)?akan melakukan sosialisasi terkait peraturan bupati (Perbup) tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.?
Salah satu anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri meminta agar Peraturan Daerah (Perda) mengenai Minuman Keras (Miras) dievaluasi.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur, H Ary Dewar mendorong pemerintah kabupaten konsisten dalam menerapkan peraturan daerah yang berisi aturan tegas
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur Riza Rahmadi berharap?pemerintah daerah segera memfasilitasi peraturan daerah atau Perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin memimpin rapat tentang ekpose tata ruang di ruang rapat Peteng Karuhei II, Senin 20 Juli 2020.
Ketua Komisi I DPRD Barito Selatan, Raden Sudarto menyebutkan dari 115 Peraturan Daerah hanya 50 masih layak diterapkan.
Bapemperda tidak hanya sekadar tukang bahas regulasi saja. Tapi Bapemperda pada dasarnya menginginkan semua regulasi yang ada itu dilaksanakan dengan baik
DPRD Gunung Mas telah resmi menyetujui rancangan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2019 menjadi sebuah peraturan daerah atau Perda.?
Penegakan Perda yang dilakukan terkait perizinan seperti IMB, izin gangguan atau HO serta surat izin tempat usaha atau SITU
DPRD Gunung telah menyetujui rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang rencana detail tata ruang bagian wilayah perencanaan kawasan perkotaan Kuala Kurun tahun 2020-2040 menjadi peraturan daerah atau Perda.?
DPRD Kotim meminta agar setiap Perda yang diusulkan harus melalui pertimbangan yang matang sehingga setelah disahkan berjalan sesuai harapan
Dengan disahkannya raperda perangkat daerah maka akan ada perombakan kembali sejumlah instansi di bawah Pemkab Kotim
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur, H.Ary Dewar mengkritik keras Pemerintah Kabupaten Kotim. Ini lantaran pelaksanaan perda di Kotim dianggap tidak maksimal bahkan banyak perda yang tidak dilaksanakan di lapangan.
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyarankan Pemprov DKI meningkatkan status Pergub Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jakarta menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam beberapa Raperda yang sedang dibahas saat ini menurutnya tidak ada Raperda mengenai pencegahan Karhutla ini, namun bukan berarti DPRD melupakannya
Juru Bicara Panitia Khusus III, DPRD Kota Palangka Raya, Hj Mukarramah untuk rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 mengatakan bahwa perubahan perda ini tidak akan mengubah visi dan misi pemerintah kota.
