Tag
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) bersama eksekutif menggelar rapat paripurna terkait penyempurnaan rancangan peraturan daerah (Raperda) penyertaan modal kepada perusahaan daerah air minum (PDAM).
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Katingan Suhaemi mengusulkan 10 rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada pihak legislatif meminta untuk dibahas.
Dengan tidak adanya koreksi dan perbaikan, delapan raperda itu bisa segera disahkan menjadi peraturan daerah melalui rapat paripurna.
DPRD Kotawaringin Barat sudah melakukan konsultasi dengan instansi terkait mengenai raperda tersebut.
Dua raperda yang diusulkan itu yakni tentang Perubahan atas Perda Nomos 18 Tahun 2012 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Saat rapat paripurna, ada dua jawaban dari fraksi pendukung dewan terkait raperda tersebut. Yakni menolak dan ada yang meminta ditunda.
Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya masih dalam tahap pendalaman. Sehingga pembahasan masih menunggu langkah tersebut.
Walikota memberikan jawaban atas dua Raperda yang sebelumnya mendapatkan masukan dan saran dari fraksi DPRD Kota Palangka Raya
Raperda dinilai bisa meningkatkan kinerja PDAM, kemudian raperda lainnya bisa menumbuhkan minat baca.
Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan. Namun di sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian yang ketat dan seksama.
Dua raperda yang diserahkan yakni Raperda Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Raperda tentang Pencegahan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
Seluruh fraksi di DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) sepakat dan mendukung atas dua buah rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni Raperda tentang jaminan kesehatan bagi warga miskin dan Raperda tentang narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Narkoba).
Banyaknya pejabat eksekutif yang tak hadir membuat rapat pembahasan Raperda antara DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan jajaran Pemprov ditunda, Senin (19/3/2018).
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto mengatakan, sejak tahun 2016 lalu pihaknya sudah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang kedamangan atau dewan adat Dayak kota.
Tiga raperda yang dibahas yakni tentang penyertaan modal Pemkab Gunung Mas ke Bank Kalteng, PDAM, dan pemilihan kepala desa.
Kesepakatan untuk menerima pembahasan tiga raperda itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD Gunung Mas yang dilaksanakan, Rabu (7/3/2018).
Hari ini, Rabu (7/3/2018), DPRD Gunung Mas (Gumas) kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap tiga Raperda.
Tiga raperda itu tentang penyertaan modal ke Bank Kalteng, penyertaan modal ke PDAM, dan tentang perubahan perda 2015 Pilkades.
Dalam rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok ternyata tidak hanya mengatur soal kawasan bebas rokok saja akan tetapi juga mengatur tentang tata niaga rokok di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyertaan modal sebesar Rp6 miliar ke PDAM Bartim.
