Tag
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau meminta agar perusahaan segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk karyawannya.?Hal itu sebagaimanaSurat Edaran Bupati Bupati Lamandau tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotim Alang Arianto memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III, IV, dan staf akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) tahun ini.
Pengusaha atau perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)?yang telat bahkan tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan bisa dikenakan sanksi.
Pemerintah Kabupaten Seruyan menyiapkan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR bagi?Pegawai Negeri Sipil?(PNS).
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kobar membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2020. Posko ini bisa dimanfaatkan pekerja yang belum mendapatkan haknya berupa THR.
Plt Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi atau Distranakerkop dan UKM Kabupaten Gunung Mas, Sudin mengingatkan perusahan perihal kewajiban?menyalurkan THR untuk?karyawan.?
Tenaga honor daerah yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)?dipastikan tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR).?
Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari eselon III dan IV masih berhak menerima tunjangan hari raya di tengah wabah covid-19. Awalnya, ada wacana THR ditiadakan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo mengimbau kepada pihak perusahaan yang ada di kota setempat supaya tidak telat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya meski ditengah pandemi Covid-19.
Pejabat eselon I dan II terancam tak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 ini. Hal itu berdasarkan keterangan?Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani melalui video yang beredar.
Pemkab meminta perusahaan agar segera menyampaikan daftar tenaga kerja yang mendapat THR disertai tanda tangan dari para pekerja secara tertulis.
Aturan perihal Tunjangan Hari Raya atau THR yang paling lambat dibayarkan H-7 Hari Raya Idul Fitri ternyata tidak diterapkan sepenuhnya sebagian perusahaan di Kotawaringin Barat. Pasalnya, masih ada karyawan swasta yang belum mendapat THR hingga H-1 lebaran, Selasa, 4 Juni 2019.
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kabupaten Barito Selatan, ada satu perusahaan belum membayar tunjangan hari raya.
Pembayaran tunjangan hari raya atau THR keagamaan bagi karyawan atau buruh di Kabupaten Seruyan sudah tersalur seluruhnya.
Sebanyak 586 calon pegawai negeri sipil atau CPNT yang lulus pada seleksi tahun 2018 lalu tetap mendapatkan THR pada hari raya Idul Fitri 1440 Hijriyah.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan selalu memantau aktivitas penyaluran Tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan bagi karyawan perusahaan swasta.
Tenaga honor yang bekerja di lingkung Pemerintah Kabupaten Murung Raya tahun ini mendapatkan tunjangan hari raya atau THR.
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi (Distransnakop) dan UKM Kabupaten Gunung Mas (Gumas) membuka laporan pengaduan bagi pekerja, jika perusahaan belum membayarkan tunjangan hari raya (THR), paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.
Denda tersebut sesuai dengan surat Edaran Bupati Sukamara dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 8 Maret 2016 tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi buruh atau karyawan.
upati Sukamara, Windu Subagio dalam surat edarannya mengingatkan, kepada perusahaan, agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan paling lambat 7 hari sebelum lebaran Idul Fitri.
