BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan, 23 Juli 2026.
Sejumlah usulan yang mengemuka mulai dari normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur, hingga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) akan dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk diperjuangkan bersama Pemerintah Kabupaten Kobar.
Reses tersebut dihadiri Ketua DPRD Kobar Mulyadin bersama anggota DPRD Kobar Ali Rahmat, Reformas Agung Gumelar, Abdul Rohman, Yayang, M. Yasir, Fajar Abrizal, dan Ade Rido Hadi. Kegiatan juga melibatkan warga, tokoh masyarakat, Ketua BPD, serta para ketua RT yang menyampaikan langsung berbagai kebutuhan di lingkungan mereka.
Ali Rahmat mengatakan reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung mendengarkan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan program pembangunan daerah.
"Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk kami perjuangkan bersama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat," jelas Ali Rahmat.
Ia menegaskan seluruh masukan yang diterima akan dicatat dan dibahas agar dapat menjadi prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurut Ali Rahmat, warga menyampaikan beragam persoalan yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
"Tadi masyarakat juga menyampaikan usulan normalisasi sungai, perbaikan jembatan, penimbunan jalan, perbaikan tanggul, bantuan tenda UMKM, kelancaran distribusi BBM, hingga penanganan karhutla," jelas Ali Rahmat.
Dalam dialog tersebut, masyarakat mengusulkan pengerukan atau normalisasi sungai primer dan sekunder guna mengurangi risiko banjir sekaligus memperlancar aliran air. Selain itu, warga meminta perbaikan jembatan kayu yang menghubungkan Desa Kumpai Batu Bawah dengan Desa Kumpai Batu Atas agar aktivitas masyarakat lebih aman dan lancar.
Usulan lainnya yakni penimbunan Jalan Urip Sukmoharjo yang menjadi akses penting masyarakat, perbaikan tanggul untuk mengantisipasi kerusakan yang dapat mengganggu aktivitas warga, serta bantuan tenda bagi pelaku UMKM di RW 01 untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Warga juga meminta pemerintah memastikan distribusi BBM berjalan lancar agar tidak terjadi kelangkaan. Mengingat wilayah tersebut rawan kebakaran saat musim kemarau, masyarakat turut mengusulkan peningkatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ali Rahmat mengatakan seluruh aspirasi hasil reses akan menjadi bahan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah sehingga dapat diakomodasi dalam program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (WAHYU KRIDA/H)
