Tag
BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menuai keluhan masyarakat. Kondisi ini menambah beban warga yang selama…
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kobar, Rabu, 23 September 2026.
Fraksi NasDem meminta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung mobilisasi personel dan peralatan Satgas Karhutla. Fraksi ini juga mengusulkan rekonstruksi Jalan Cendikia RT 4, Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, yang dinilai menjadi akses penting bagi Satgas Karhutla.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) H. Arief Asrofi. Ia…
Menurut Mulyadin, dalam pertemuan tersebut telah disepakati sejumlah langkah yang diharapkan dapat mengurangi antrean panjang BBM yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengatakan audiensi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan organisasi ojol dan ormas yang mengeluhkan dampak antrean BBM maupun pemadaman listrik terhadap aktivitas masyarakat.
Sejumlah usulan yang mengemuka mulai dari normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur, hingga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) akan dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk diperjuangkan bersama Pemerintah Kabupaten Kobar.
Langkah tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang mampu memperkuat daya saing sekaligus memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM di daerah.
Menurut Mina, keberadaan Propemperda menjadi instrumen penting untuk memastikan proses pembentukan peraturan daerah berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
"Disusun berdasarkan analisis kebutuhan peraturan daerah yang dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi atau inventarisasi kebutuhan, pelaksanaan dan penataannya, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat,"
Mina Irawati mengatakan, usulan tersebut telah dibahas bersama antara Bapemperda DPRD dan pemerintah daerah dalam rapat koordinasi yang digelar pada 25 Juni 2026 dan 8 Juli 2026. Pembahasan dilakukan terhadap usulan Propemperda Tahun 2027 yang diajukan Pemkab Kobar.
Mina Irawati menjelaskan, dari total 14 rancangan peraturan daerah yang telah disepakati masuk dalam Propemperda Tahun 2027, dua di antaranya merupakan usulan inisiatif DPRD.
Menurut Muhammad Isro Wahyudin, persoalan Harga Pokok Produksi (HPP) petani masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Ketua Komisi A DPRD Kobar Muhammad Isro Wahyudin mengatakan Bulog memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.
Muhammad Isro Wahyudin? menjelaskan, dari hasil monitoring diketahui Bulog Sub Drive Regional II Pangkalan Bun memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kobar.
Dukungan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan lebih lanjut.
Keberadaan BLK daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di daerah.
Perubahan regulasi dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan perkembangan regulasi nasional, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
Pendapat akhir fraksi tersebut dibacakan juru bicara Fraksi Golkar Muhammad Yasir Fajar Afrijal dalam rapat paripurna DPRD Kobar, Kamis, 25 Juni 2026.
Pendapat akhir tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kobar, Mirza Alfatih, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kobar, Kamis, 25 Juni 2026.
