BORNEONEWS, Pangkalan Bun - DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar audiensi bersama perwakilan organisasi ojek online (ojol) dan organisasi masyarakat (ormas) terkait persoalan antrean panjang BBM serta pemadaman listrik bergilir, Senin, 3 Agustus 2026.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengatakan audiensi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan organisasi ojol dan ormas yang mengeluhkan dampak antrean BBM maupun pemadaman listrik terhadap aktivitas masyarakat.
"Ini merupakan tindak lanjut dari surat yang disampaikan organisasi ojol dan organisasi masyarakat. Kami ingin mendengar langsung persoalan yang terjadi di lapangan agar dapat dicarikan solusi bersama," kata Mulyadin.
Menurutnya, antrean panjang BBM merupakan persoalan klasik yang hampir selalu muncul setiap tahun, terutama saat terjadi kenaikan harga BBM. Namun, kondisi kali ini dinilai semakin memprihatinkan karena memicu gesekan antar masyarakat.
"Masalah utama antrean BBM di SPBU masih terus terjadi. Bahkan sempat terjadi keributan kecil antar pengantre BBM di salah satu SPBU," ujarnya.
Mulyadin mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima DPRD, kuota BBM untuk Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengalami pengurangan dan kebutuhan daerah disebut telah terpenuhi. Meski demikian, antrean panjang masih belum juga terurai.
"Dari informasi yang kami dapatkan, kuota BBM tidak ada penurunan dan kuotanya terpenuhi. Namun faktanya antrean panjang masih terus terjadi. Ini yang harus dicari penyebabnya," tegasnya.
Sementara itu, perwakilan organisasi ojek online menyampaikan bahwa para pengemudi menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari antrean BBM dan pemadaman listrik bergilir.
"Kami ini korban dari kejadian yang ada, karena semua dampak langsung dirasakan kami," katanya.
Ia menjelaskan, sebelum terjadi antrean panjang, seorang pengemudi rata-rata mampu menyelesaikan 20 hingga 30 perjalanan setiap hari. Namun kini jumlah order menurun drastis karena banyak waktu habis hanya untuk mengantre BBM.
"Biasanya kami bisa 20 sampai 30 trip per hari. Sekarang jelas menurun. Kami juga tidak tahu sampai kapan kondisi ini selesai karena tidak ada transparansi. Informasi yang kami dapat hanya masih menunggu," ujarnya.
Ia juga meminta agar pengemudi ojol tetap bisa membeli BBM jenis Pertamax dengan mudah.
"Kami mohon Pertamax jangan diganggu gugat. Mohon digarisbawahi, Pertamax, bukan Pertalite. Kalau terpaksa beli Pertamax Turbo tentu sangat berat bagi kami," katanya.
Menurutnya, membeli BBM eceran juga bukan solusi karena harga yang ditawarkan jauh lebih mahal.
"Kalau beli eceran, harganya gila-gilaan. Kami tidak kuat," ucapnya.
Selain itu, para pengemudi juga mengaku sering mendapat tekanan dari pelangsir saat ikut mengantre di SPBU.
"Belum lagi saat mengantre kami juga ditekan oleh para pelangsir," ungkapnya.
Perwakilan ojol menambahkan, pemadaman listrik bergilir juga memberikan dampak serius terhadap pendapatan mereka. Ketika listrik padam, jaringan telekomunikasi ikut terganggu sehingga pesanan pelanggan di aplikasi sering otomatis dibatalkan.
"Kalau mengantar ke daerah yang sedang padam listrik, aplikasinya otomatis cancel karena jaringan hilang. Akibatnya algoritma akun kami hancur," katanya.
Ia mengaku dampak tersebut bahkan membuat akun pengemudi sempat terkena penangguhan sementara sehingga tidak bisa menerima order.
"Karena gangguan jaringan akibat listrik padam, akun aplikasi kami sempat disuspensi sehari. Besoknya kami harus kerja mati-matian mencari pelanggan lagi untuk mengembalikan algoritma akun," ujarnya.
Para pengemudi berharap Pertamina memberikan kepastian terkait distribusi BBM, sementara PLN diminta menyampaikan jadwal pemadaman yang lebih pasti agar masyarakat, khususnya pengemudi ojol, dapat mengatur aktivitas dan tidak terus mengalami kerugian.
"Kami butuh kepastian dari PLN. Sekali pesanan kami gagal karena jaringan hilang, setengah mati kami mengembalikan algoritma akun. Dampaknya langsung ke penghasilan kami," tutupnya. (WAHYU KRIDA/H)
