BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Enam fraksi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyatakan sepakat dan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.
Persetujuan tersebut disampaikan melalui pemandangan umum masing-masing fraksi dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Meski menerima ranperda, seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan dan usulan yang dinilai perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kobar.
Fraksi NasDem, Demokrasi Bangsa, Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, serta PAN-PKS sama-sama menyoroti penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), terutama kebutuhan sarana dan prasarana, perlindungan personel di lapangan serta upaya pencegahan menghadapi musim kemarau.
Fraksi NasDem meminta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung mobilisasi personel dan peralatan Satgas Karhutla. Fraksi ini juga mengusulkan rekonstruksi Jalan Cendikia RT 4, Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, yang dinilai menjadi akses penting bagi Satgas Karhutla.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Bangsa meminta pemerintah daerah mengambil langkah pencegahan dan penanganan Karhutla, termasuk pengadaan mobil pemadam kebakaran serta posko di tingkat desa dan kelurahan.
Fraksi Golkar turut mendorong penguatan mitigasi dan layanan kesehatan bagi warga rentan terdampak asap Karhutla. Fraksi ini juga mengusulkan pemetaan titik-titik sumber air potensial selama musim kemarau sebagai dasar pembangunan sumur bor permanen untuk mengantisipasi kekeringan.
Fraksi Gerindra meminta peningkatan sarana dan prasarana penanganan Karhutla sekaligus perlindungan yang layak bagi petugas di lapangan. Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan meminta kesiapan mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan lebih diperhatikan.
Perhatian terhadap keselamatan personel juga menjadi sorotan Fraksi PAN-PKS. Fraksi tersebut meminta evaluasi terhadap SOP keselamatan Satgas Karhutla, pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta santunan bagi relawan yang gugur dalam menjalankan tugas.
Selain Karhutla, persoalan air bersih menjadi perhatian sejumlah fraksi. Fraksi Demokrasi Bangsa menyoroti kondisi air PDAM yang asin dan sumur warga yang mengering akibat kemarau. Solusi yang diusulkan meliputi penyediaan sumur bor, sarana penampungan, dan distribusi air ke desa maupun kelurahan terdampak.
Fraksi Gerindra mengusulkan penyediaan sarana air bersih di Desa Palih Baru, Ipuh Bangun Jaya, dan Riam Durian serta perpipaan air minum di Kelurahan Mendawai. Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak perhatian khusus terhadap distribusi air bersih di kawasan permukiman yang mengalami kekurangan pasokan.
Dari sisi infrastruktur, Fraksi Gerindra mengusulkan sejumlah perbaikan jalan, antara lain Jalan Raya Desa Sagu, pelebaran Jalan Simpang Sagu, jalan antardesa, Jalan LKMD 1 RT 13 Madurejo, serta pembangunan pagar SDN 1 Madurejo.
Fraksi PAN-PKS meminta pemerataan pembangunan jalan, penerangan, dan air bersih, khususnya di wilayah pinggiran, perbatasan, dan Kecamatan Kotawaringin Lama. Fraksi tersebut juga mendorong peningkatan status jalan penghubung antarkecamatan maupun desa yang masih terisolasi.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta perbaikan fasilitas titian kayu di bantaran Sungai Arut RT 03 hingga RT 08 yang mengalami kerusakan. Fraksi Gerindra juga meminta pengaktifan kembali PJU di jalan utama Tatas-Bungur.
Persoalan Penerangan Jalan Umum (PJU) turut menjadi perhatian Fraksi Demokrasi Bangsa dan Golkar. Keduanya mengapresiasi penambahan PJU untuk persiapan Porprov 2026 dan meminta program tersebut dilanjutkan secara berkelanjutan, termasuk pemeliharaannya serta pemerataan pada titik yang masih minim penerangan.
Dalam aspek keuangan daerah, Fraksi Golkar menyoroti proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1,368 triliun yang mengalami penurunan Rp30,64 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD murni. Belanja daerah diproyeksikan Rp1,405 triliun atau turun Rp3,27 miliar, dengan defisit Rp37,13 miliar yang ditutup melalui SILPA tahun sebelumnya.
Fraksi Golkar meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap penurunan pendapatan serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi dan inovasi, bukan sekadar menaikkan tarif yang membebani masyarakat.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret mengatasi antrean panjang BBM yang dinilai merugikan produktivitas masyarakat. Fraksi PAN-PKS juga meminta monitoring terhadap saluran irigasi yang rusak agar tidak tersumbat ketika musim hujan tiba.
Fraksi PAN-PKS turut meminta perhatian terhadap sarana dasar di Kecamatan Kotawaringin Lama, termasuk rehabilitasi gedung Rumah Sakit Pratama, fasilitas puskesmas pembantu, dan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.
Fraksi NasDem dalam pemandangan umumnya juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas Karhutla atas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kobar serta menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya personel Satgas dalam menjalankan tugas.
Seluruh catatan tersebut menjadi bagian dari pemandangan umum fraksi sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 memasuki tahapan pembahasan selanjutnya. (WAHYU KRIDA/y)
