BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rimbun mengkritik pemerintah pusat menyusul batalnya agenda Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kotim.
Pembatalan tersebut disayangkan karena terjadi saat daerah masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan perhatian serta dukungan penanganan dari pemerintah pusat.
"Bahkan kita sudah persiapkan agenda tinjauan lapangan supaya langsung melihat dan menyampaikan itu ke Pak Presiden secara faktual," kata Rimbun, Rabu, 14 Oktober 2026.
Rimbun mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD sebelumnya telah menyiapkan agenda peninjauan lapangan agar menteri dapat melihat langsung kondisi karhutla di Kotim.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk menyampaikan fakta dan kendala penanganan kebakaran kepada Presiden.
Namun batalnya agenda itu membuat kesempatan tersebut tidak terlaksana. Rimbun juga menyoroti pola koordinasi selama persiapan kunjungan yang dinilainya belum melibatkan pemerintah daerah secara memadai.
"Saya sesalkan juga kunjungan Menhut di daerah ini. Mereka hanya koordinasi dengan tim Manggala Agni. Jadi kita ini tak ada dianggap oleh mereka. Tidak salah kalau penanganan ini suruh Manggala Agni sendiri saja lagi," ujarnya.
Menurut Rimbun, penanganan karhutla semestinya dibarengi komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah kabupaten memiliki informasi langsung mengenai kondisi lapangan, sehingga keterlibatan daerah dinilai penting untuk membantu menentukan langkah penanganan yang sesuai kebutuhan.
Ia menegaskan, keinginan pemerintah daerah untuk terlibat bukan berarti mengambil alih kewenangan kementerian. Sebaliknya koordinasi diperlukan agar upaya penanganan kebakaran dapat berjalan lebih efektif dan dukungan dari berbagai pihak bisa dimaksimalkan.
"Kita ini mau membantu. Ini sebenarnya bagian dari tupoksi Menhut. Karena ketidakmampuannya menjaga hutan sampai terbakar ini, seharusnya ada koordinasi dengan daerah. Jangan sampai kita mau membantu saja malah sulit berkoordinasi," tegasnya.
Rimbun mempertanyakan efektivitas penanganan bencana apabila komunikasi antarpemerintahan tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, ketika daerah membutuhkan dukungan untuk mengatasi karhutla, pemerintah pusat seharusnya membuka ruang koordinasi dan melibatkan pihak-pihak yang memahami situasi di lapangan.
Ia menyayangkan agenda peninjauan yang telah dipersiapkan tidak dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan persoalan karhutla secara langsung. Padahal, pertemuan tersebut diharapkan menjadi sarana untuk menjelaskan kondisi sebenarnya sekaligus mendorong perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.
Rimbun juga mengingatkan agar pemerintah pusat tidak mengabaikan aspirasi masyarakat di daerah yang tengah menghadapi bencana.
Ia menilai komunikasi yang tidak berjalan baik berpotensi memperbesar kekecewaan masyarakat terhadap penanganan persoalan di wilayah mereka.
"Makanya jangan salah, ke depannya warga ini akan melawan dengan arogansi pemerintah pusat kalau begini polanya. Dengan mudah dia membatalkan agendanya hari ini," katanya.
Ia berharap pemerintah pusat mengevaluasi mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam penanganan bencana yang membutuhkan keterlibatan lintas instansi.
Menurut Rimbun, dukungan pusat tidak cukup hanya melalui kebijakan, tetapi juga perlu diwujudkan dalam komunikasi yang terbuka, keterlibatan langsung, dan tindak lanjut atas persoalan yang dihadapi daerah.
Ia menegaskan pemerintah daerah siap membantu penanganan karhutla sesuai kewenangannya. Namun upaya tersebut perlu ditopang koordinasi yang baik agar penanganan kebakaran di Kotim dapat berjalan lebih maksimal. (DEWI PATMALASARI/R)
