BORNEONEWS, Sampit - Kerusakan jembatan kayu yang melintasi Sungai Sapihan Kecil di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menjadi perhatian DPRD setempat. Jembatan yang menjadi akses menuju SMA Negeri 1 Samuda itu dinilai perlu segera diganti dengan konstruksi permanen demi keselamatan pengguna, termasuk guru dan sekitar 600 siswa.
"Jembatan itu sudah puluhan tahun dibuat menggunakan kayu ulin dan kondisinya sangat parah, sehingga tidak layak lagi. Padahal, akses tersebut sangat dibutuhkan guru maupun sekitar 600 siswa SMA Negeri 1 Samuda," kata Anggota DPRD Kotim Zainuddin, Selasa, 13 Oktober 2026.
Zainuddin menilai, kondisi jembatan yang semakin memprihatinkan tidak boleh terus dibiarkan. Selain menjadi jalur penting bagi aktivitas pendidikan, akses tersebut juga digunakan masyarakat untuk menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari.
Sejumlah bagian konstruksi kayu dilaporkan mulai rapuh. Pengikat berupa paku dan baut juga dikhawatirkan terlepas, sehingga meningkatkan risiko bagi pengendara maupun warga yang melintas. Kondisi itu semakin berbahaya ketika jembatan dilalui kendaraan dengan muatan berat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mewakili Daerah Pemilihan III Kotim tersebut meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan jembatan permanen. Jika belum dapat direalisasikan pada tahun ini, ia berharap anggarannya bisa disiapkan dalam tahun anggaran berikutnya.
"Kami berharap jembatan itu dibangun menggunakan konstruksi beton agar lebih kuat dan tahan lama, bukan lagi kayu ulin. Kalau hanya diperbaiki seperti sekarang, paling bertahan tiga sampai empat tahun, kemudian kembali rusak," ujarnya.
Persoalan infrastruktur jembatan di Mentaya Hilir Selatan tidak hanya ditemukan pada akses menuju SMAN 1 Samuda. Sejumlah jembatan lain juga membutuhkan penanganan karena menjadi penghubung antarkawasan permukiman dan jalur aktivitas masyarakat.
Di Kelurahan Samuda Kota, misalnya, terdapat dua jembatan yang memerlukan perbaikan. Masing-masing berada di sekitar muara sungai dengan panjang kurang lebih 30 meter dan di dekat Jalan An-Nur sepanjang sekitar 25 meter.
Kebutuhan serupa juga ditemukan di kawasan Manunggal dan Jalan Partoe Mukhsin, yang menghubungkan wilayah Basirih Hilir hingga Sapihan Kecil. Kondisi jembatan di kawasan tersebut dinilai perlu ditangani agar tidak terus bergantung pada konstruksi kayu yang semakin rentan.
Selain itu, tiga jembatan lainnya di wilayah Desa Jaya Kelapa dan Basirih Hilir juga diharapkan masuk dalam perhatian pemerintah daerah.
Zainuddin menegaskan, keberadaan jembatan-jembatan tersebut penting untuk menjaga kelancaran mobilitas warga. Akses yang memadai juga dibutuhkan untuk menunjang perjalanan pelajar menuju sekolah tingkat SMA, SMP, dan MTs di kawasan Basirih Hilir.
"Jalan Sapihan ini merupakan urat nadi masyarakat untuk menuju pasar maupun sekolah. Karena itu, kami berharap pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur yang sangat vital bagi kepentingan warga," ucapnya.
Zainuddin mendorong pemerintah daerah menyusun rencana penggantian jembatan kayu ulin secara bertahap menggunakan material yang lebih kuat dan tahan lama. Menurutnya, keterbatasan ketersediaan kayu ulin juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis konstruksi untuk pembangunan selanjutnya.
Ia memahami kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebar di berbagai wilayah. Meski demikian, pemerintah diharapkan dapat menjajaki sumber pendanaan lain, termasuk melalui dukungan pemerintah provinsi.
Baginya, pembangunan jalan dan jembatan bukan sekadar memperbaiki kondisi fisik infrastruktur. Kualitas akses juga berkaitan langsung dengan biaya transportasi, distribusi hasil pertanian, serta kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat.
Jembatan dengan daya dukung terbatas membuat kendaraan bermuatan berat kesulitan melintas. Akibatnya, pengangkutan material seperti tanah dan pasir yang semestinya bisa dilakukan dalam satu perjalanan berpotensi membutuhkan dua hingga tiga kali angkut.
Situasi tersebut dapat meningkatkan biaya operasional dan memperberat pengeluaran warga. Sebaliknya, infrastruktur yang memadai memungkinkan hasil pertanian dan komoditas lainnya diangkut menuju pasar dengan lebih mudah.
Kalau infrastruktur jalan dan jembatan sudah baik, perekonomian masyarakat juga akan lebih terbantu. Hasil pertanian lebih mudah dibawa ke pasar, biaya angkutan bisa ditekan, dan aktivitas warga menjadi lebih lancar," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/Y)
