BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, meminta pemerintah kota memperkuat kemandirian fiskal daerah untuk menghadapi ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja APBD.
Menurut Subandi, penguatan kemandirian fiskal menjadi langkah penting agar pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan anggaran sekaligus memenuhi kebutuhan belanja pembangunan dan pelayanan publik.
Ia menilai, pemerintah kota perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, perbaikan tata kelola pendapatan, serta penggalian potensi ekonomi daerah.
"Ketentuan batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama dalam menata komposisi anggaran tanpa mengabaikan hak pegawai dan kebutuhan pelayanan masyarakat," kata Subandi, Kamis, 15 Oktober 2026.
Karena itu Subandi mendorong pemerintah kota melakukan perencanaan anggaran secara cermat dengan memperhatikan proporsi belanja pegawai, belanja pembangunan, dan belanja pelayanan publik.
Penguatan PAD juga perlu diiringi evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang belum optimal. Dengan pengelolaan yang lebih efektif, ruang fiskal daerah diharapkan semakin kuat untuk mendukung program prioritas pembangunan.
Di sisi lain, upaya penyesuaian belanja pegawai perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.
Pemerintah daerah perlu menyusun strategi jangka menengah untuk menyesuaikan struktur belanja sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD Palangka Raya, lanjutnya, memiliki peran dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan anggaran agar pengelolaan keuangan daerah tetap transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Dengan memperkuat kemandirian fiskal dan menata komposisi belanja secara bertahap, Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan mampu menghadapi ketentuan batas belanja pegawai sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah," jelasnya. (MARINI/R)
