BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery menyoroti pentingnya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Kelurahan Presisi (DKP).
Regulasi ini bertujuan memperkuat tata kelola data pemerintahan agar perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih akurat, efektif, serta sesuai kebutuhan masyarakat.
"Melalui sistem Data Kelurahan Presisi, pemerintah diharapkan memiliki data yang akurat, tervalidasi, dan terintegrasi dengan sumber informasi langsung dari masyarakat. Data tersebut menjadi landasan penting untuk memahami kondisi riil warga di setiap kelurahan," katanya, Rabu, 21 Oktober 2026.
Khemal menilai, ketersediaan data yang valid sangat penting agar program pembangunan tidak hanya disusun berdasarkan perkiraan, tetapi benar-benar mengacu pada kebutuhan masyarakat di lapangan.
Selain meningkatkan ketepatan program, penerapan data presisi juga diharapkan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan secara lebih cepat.
Dengan begitu, intervensi dan kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik masing-masing wilayah.
"Dari sisi anggaran, keberadaan data yang dapat dipertanggungjawabkan diharapkan mendukung penggunaan APBD secara lebih efisien. Program dan kegiatan pemerintah dapat diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi, sehingga anggaran tidak salah sasaran," tambahnya.
Data Kelurahan Presisi juga diharapkan Khemal menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan informasi yang lebih terstruktur, pemerintah dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan warga.
"Melalui pembentukan perda tersebut, DPRD Kota Palangka Raya diharapkan dapat memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan berbasis data. Tujuannya, agar pembangunan di tingkat kelurahan semakin terarah, penggunaan anggaran lebih terukur, dan manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat," pungkasnya. (MARINI/R)
