BORNEONEWS, Sampit - Kabupaten Kotawaringin Timur yang terpapar kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) parah pada 2015 seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah.
Penanggulangan karhutla seharusnya mendapat perhatian dalam pengalokasian anggaran, sehingga daerah tidak hanya bergantung pada dana dari pusat. Selama ini anggaran penanganan karhutla terbatas, dan sebagiannya mengandalkan dana tak terduga.
"Ini ironi, seharusnya pemkab memperhatikan alokasi anggaran untuk itu. Belajar dari pengalaman parahnya karhutla hingga mengakibatkan kabut asap pada 2015 lalu," kata Sekretaris Komisi III DPRD Kotim Hero Harapanno Mandouw, Jumat (17/2/2017).
Menurutnya, saat pengalokasian anggaran hanya melalui pos belanja tak terduga kenaikannya tidak signifikan. Proses pencairannya pun lama, karena memerlukan penetapan status bencana.
Karena itu, politisi Partai Demokrat itu mengusulkan apabila anggaran penanggulangan karhutla saat ini tidak maksimal, perlu disiapkan alokasi anggaran saat APBD Perubahan nanti.
Sebelumnya Wakil Bupati Kotim M Taufiq Mukri berjanji mencarikan solusi terkait anggaran penanggulangan karhutla.
"Dana ada namun untuk mengeluarkannya harus hati-hati. Semua itu harus sesuai prosedur," kata dia.
Taufiq juga meminta seluruh SKPD mengalokasikan dana mengatasi karhutla. (MUHAMMAD RIFQI)
