BORNEONEWS, Sampit - Sejumlah persoalan mendasar di Kecamatan Pulau Hanaut menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Daerah Pemilihan (Dapil) III Eddy Mashamy saat melaksanakan reses. Mulai dari listrik, akses transportasi, infrastruktur, air bersih hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Eddy mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses menunjukkan masih terdapat sejumlah kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya teratasi. Beberapa di antaranya bahkan berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelangsungan aktivitas masyarakat sehari-hari.
"Saat kami melaksanakan reses di Pulau Hanaut, ada beberapa persoalan yang kembali disampaikan masyarakat. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut akses listrik, transportasi, air bersih dan penanganan karhutla," kata Eddy Mashamy, Rabu, 7 Oktober 2026.
Persoalan pertama yang menjadi perhatian adalah rencana penyeberangan jaringan listrik tegangan tinggi 20 kilovolt (20 KV) menuju wilayah Pulau Hanaut. Masyarakat berharap proyek tersebut segera direalisasikan karena kebutuhan listrik yang stabil menjadi salah satu bagian penting dalam peningkatan pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, proses perizinan disebut masih mengalami kendala di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Kementerian Perhubungan.
"Untuk pembangunan jaringan listrik 20 KV dari Bagendang ini kami minta segera direalisasikan. Jangan sampai masyarakat terus menunggu karena persoalannya masih berkutat pada perizinan di KSOP dan Kementerian Perhubungan," tegasnya.
Ia meminta persoalan administrasi dan perizinan tersebut dapat segera dicarikan jalan keluar sehingga pembangunan jaringan listrik baru tersebut tidak kembali tertunda.
Selanjutnya, Eddy menyoroti perlunya normalisasi dan percepatan penanganan Sungai Hantipan. Kondisi akses tersebut dinilai penting bagi masyarakat karena berkaitan dengan mobilitas warga dari dan menuju Pulau Hanaut ke wilayah Pagatan, Kabupaten Katingan.
Ketika sungai surut, masyarakat yang membutuhkan perjalanan mendesak disebut terpaksa mengambil jalur melalui Laut Jawa dengan menghadapi gelombang.
"Normalisasi Hantipan ini harus dipercepat. Jangan sampai masyarakat yang sedang terdesak justru nekat melalui laut Jawa dengan menempuh gelombang yang membahayakan keselamatan," ujarnya.
Eddy menilai percepatan normalisasi Hantipan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut perlu menjadi perhatian agar masyarakat memiliki akses transportasi yang lebih aman dan tidak terlalu bergantung pada jalur yang berisiko ketika kondisi tertentu terjadi.
Selain itu, dirinya juga menerima keluhan mengenai sejumlah ruas jalan dan jembatan di Kecamatan Pulau Hanaut yang mengalami kerusakan.
Ia menekankan bahwa sebagian infrastruktur tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kotim sehingga membutuhkan perhatian dalam pemeliharaan maupun peningkatannya.
"Jalan dan jembatan di Pulau Hanaut banyak yang rusak. Ini aset kabupaten, sehingga pemerintah daerah harus melihat kondisinya secara langsung dan menentukan penanganannya," kata Eddy.
Ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat dalam reses tersebut. Persoalannya tidak hanya menyangkut ketersediaan air, tetapi juga distribusi jika ada bantuan air bersih. Karena alat angkut menuju wilayah seberang mengalami kesulitan.
"Air bersih ini juga sangat dikeluhkan masyarakat. Persoalannya alat angkut untuk membawa air ke seberang juga mengalami kesulitan," jelasnya.
Karena itu, masyarakat tidak hanya mengharapkan bantuan air ketika terjadi krisis. Mereka juga meminta pemerintah menyiapkan solusi yang dapat menjamin ketersediaan air bersih dalam jangka panjang.
"Yang diminta masyarakat bukan hanya bantuan saat kondisi sudah krisis. Mereka ingin ada solusi jangka panjang untuk air bersih," tambah Eddy.
Persoalan terakhir yang menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Eddy menyebut masyarakat masih menghadapi dampak karhutla dan menilai penanganannya tidak cukup jika hanya dilakukan ketika api sudah muncul.
Ia menyebut kondisi penanganan karhutla di lapangan masih membutuhkan penguatan, termasuk strategi jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang.
"Penanganan karhutla di sana lumpuh. Kita membutuhkan solusi jangka panjang, termasuk bagaimana mencegah dan memastikan kesiapan sarana serta prasarana di wilayah yang rawan. Apalagi di sana aksesnya sangat sulit," bebernya.
Kelima persoalan tersebut akan menjadi bahan yang dibawa dalam pembahasan di DPRD Kotim. Aspirasi masyarakat hasil reses diharapkan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan pemerintah daerah.
"Ini yang akan kami kawal di DPRD. Aspirasi masyarakat dari Pulau Hanaut harus menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah, sehingga ada tindak lanjut yang jelas, bukan hanya berhenti setelah reses selesai," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
