BORNEONEWS, Sampit - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti dua persoalan yang masih dirasakan masyarakat di wilayah selatan, yakni krisis air bersih dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Persoalan tersebut mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan (Dapil) III Eddy Mashamy di Kecamatan Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan dan Mentaya Hilir Utara.
Eddy mengatakan, persoalan air bersih menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Kondisi kemarau panjang membuat sumber air semakin terbatas, sementara air baku di sejumlah wilayah yang telah mendapat layanan PDAM terdampak intrusi air laut.
"Air bersih menjadi salah satu persoalan utama yang kami temukan saat reses di wilayah selatan. Sebagian masyarakat memang sudah mendapatkan layanan PDAM, tetapi air bakunya terdampak intrusi air laut sehingga menjadi payau," kata Eddy, Rabu, 7 Oktober 2026.
Kondisi tersebut membuat masyarakat hanya bisa mengandalkan bantuan air bersih yang dikirim dari Sampit untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Selain itu, sebagian warga masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air, namun pilihan tersebut tidak dapat diandalkan ketika kemarau berlangsung panjang.
"Sebagian masyarakat juga masih mengandalkan air hujan. Masalahnya, saat kemarau panjang seperti sekarang, hujan tidak turun sehingga mereka kesulitan mendapatkan air," ujarnya.
Menurut Eddy, pemerintah daerah perlu memikirkan penanganan yang tidak hanya bersifat darurat. Bantuan air melalui mobil tangki memang dibutuhkan ketika kondisi krisis, tetapi diperlukan solusi yang lebih permanen agar masyarakat wilayah selatan memiliki akses air bersih yang aman.
Ia mendorong perluasan jaringan PDAM hingga wilayah Teluk Sampit. Selain memperluas cakupan layanan, pemerintah juga diminta mencari teknologi atau alternatif sumber air baku yang memungkinkan air PDAM di wilayah selatan tetap dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi ketika musim kemarau.
"Jaringan PDAM perlu diperluas sampai Teluk Sampit. Tetapi bukan hanya jaringannya yang diperluas, juga harus mencari terobosan supaya air PDAM di wilayah selatan tetap layak konsumsi ketika musim kemarau dan intrusi air laut terjadi," tegasnya.
Eddy menilai persoalan air bersih harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jika krisis terus berlangsung, beban warga akan semakin berat karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan air yang dapat digunakan untuk minum dan memasak.
Selain krisis air, karhutla juga masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah selatan Kotim. "Untuk karhutla, sampai dengan saat ini kita menghadapi gelombang api kedua. Lahan yang kemarin sudah pernah terbakar, sekarang terbakar lagi," katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa padamnya api di permukaan belum tentu membuat lahan benar-benar aman dari kebakaran. Area yang sebelumnya terbakar masih berpotensi kembali terbakar ketika kondisi lahan tetap kering dan sumber air terbatas.
Karena itu, Eddy mendorong pemerintah daerah memperkuat penanganan karhutla di wilayah selatan. Tidak hanya saat ini, namun juga strategi ke depan agar saat kemarau panjang terjadi, kebakaran lahan dapat tertangani dengan cepat. (DEWI PATMALASARI/y)
