DPRD Minta Sosialisasi Pajak Usaha Digencarkan, Pelanggar Ditindak Tegas
Kepatuhan harus ditegakkan agar tidak terjadi ketimpangan antara pengusaha yang taat membayar pajak dan mereka yang tidak memenuhi kewajibannya.
Koresponden
Kepatuhan harus ditegakkan agar tidak terjadi ketimpangan antara pengusaha yang taat membayar pajak dan mereka yang tidak memenuhi kewajibannya.
Keikutsertaan tersebut menjadi langkah awal bagi sekolah untuk memperluas wawasan global sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi para murid.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Hujan mengguyur kawasan Jalan G Obos, Kota Palangka Raya, Jumat, 16 Oktober 2026. Turunnya hujan tersebut disambut positif masyarakat karena kabut asap yang dalam beberapa…
Kabut asap karhutla menekan omzet pedagang di Palangka Raya karena aktivitas warga berkurang dan sebagian konsumen memilih berbelanja dari rumah.
DPRD Palangka Raya meminta harga dan distribusi beras SPHP diawasi lebih ketat di tengah kabut asap dan mulai naiknya harga kebutuhan pokok.
Pemko Palangka Raya menyalurkan 8,5 ton beras atau 1.700 sak kepada warga terdampak karhutla di Kalampangan, Bereng Bengkel, Kameloh Baru, dan Danau Tundai.
Hujan mulai turun di sejumlah titik Palangka Raya, tetapi warga G. Obos masih mengeluhkan kabut asap pekat dan pemadaman listrik.
Masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap pekat, menggunakan masker yang sesuai, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas
Pemerintah daerah perlu menyusun strategi jangka menengah untuk menyesuaikan struktur belanja sesuai ketentuan yang berlaku
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengungkapkan, kawasan tersebut hingga kini belum teraliri listrik sehingga membutuhkan koordinasi dengan PT PLN.
Dinas PUPR Palangka Raya mengalokasikan sekitar Rp65 miliar untuk menangani lebih dari 90 ruas jalan pada 2026, termasuk biaya konsultan.
Perubahan APBD Palangka Raya 2026 menetapkan belanja Rp1,273 triliun dengan defisit Rp53,26 miliar yang ditutup melalui SiLPA.
Menurut Mukarramah, penanganan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan kepedulian dan kerja sama semua pihak, tidak hanya mengandalkan pemerintah.
Kejelasan mengenai alokasi bantuan menjadi penting agar penanganan karhutla di Kalteng dapat berjalan sesuai kebutuhan masing-masing daerah
Menurut Mukarramah, pengesahan APBD Perubahan tersebut menjadi tahapan penting agar program dan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Kabut asap berpotensi mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kunjungan pelanggan dan omzet pelaku UMKM, terutama usaha yang mengandalkan penjualan langsung di pasar maupun tempat usaha.
Mukarramah juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam menghadapi situasi karhutla
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, dalam penyampaian pendapat Wali Kota terhadap pidato pengantar Ketua DPRD mengenai dua raperda inisiatif DPRD pada Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa, 13 Oktober 2026.
Wali Kota Fairid Naparin meminta dukungan Banpres untuk penanganan karhutla Palangka Raya. Raja Juli merespons dengan meminta banyak berdoa.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Jalan Ir. Soekarno, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya, dipimpin Ketua DPRD Palangka Raya Subandi.