Tag
Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim* Rimbun menilai pemkab setempat belum konsisten melaksanakan dan menerapkan peraturan daerah (Perda) tentang (Corporate Social Responsibility) CSR.
BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotawaringin Timur H Dani Rakhman meminta Pemkab Kotim jika ingin serius mendukung keinginan Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran agar membuka ke publik…
Program tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan harus digalakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DPRD Tanah Bumbu mempelajari regulasi perizinan perkebunan kelapa sawit yang diterapkan di Kotim.
Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang H Syamsu menilai pengelolaan CSR tidak jelas dan tidak terarah. Sehingga pelaksanaannya selama ini dinilai belum terlihat dan kurang berimplikasi bagi masyarakat.
Saat ini, raperda tentang kepedulian perusahaan masih dalam proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) melalui program Corporate Social Responcibility (CSR) mendorong masyarakat Desa Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan menjadi kawasan Open Defecation Fref (ODF) atau Setop Buang Air Besar Sembarangan.
Bupati Sukamara Ahmad Dirman mengatakan, pihaknya mengingatkan perusahaan yang belum menyerahkan program CSR (tanggungjawab sosial perusahaan) di bidang pendidikan agar merealisasikannya.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukamara mencatat hingga Maret hanya satu perusahaan yang sudah menyerahkan dana CSR perusahaan untuk beasiswa pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Kotim, Supriadi, mendukung jika forum CSR lebih baik dibubarkan saja. Daripada tak ada kontribusi.
PT Menteng Kencana Mas (Grup PT Sawit Sumbermas Sarana/SSMT Tbk) siap menyesuaikan atas keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) atau CSR (Corporate Social Responsibility) di Kabupaten Pulang Pisau.
Rapat dengar pendapat itu diharapkan bisa memunculkan kesepahaman terkait Perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
salah satu hal melatarbelakangi kegiatan tersebut yakni keluhan akan pelaksanaan CSR saat ini yang semakin sulit direalisasikan.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Jhon Krisli mengatakan, adanya Perda CSR (Corporate Social Responsibility/tanggungjawab sosial perusahaan) pemkab didorong bisa mencari solusi lain untuk menangani masalah kesehatan dan pendidikan terutama di daerah pelosok.
Selama ini kegiatan CSR perusahaan tidak terarah. Bahkan tidak jarang meski perusahaan mengklaim sudah melaksanakan CSR, namun bagi masyarakat banyak itu belum dirasakan sama sekali.
Seharusnya perusahaan juga membuat program pemberdayaan kepada masyarakat
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur H Supriadi mengungkapkan akan memanggil pemkab. Hal itu berkaitan dengan pelaksanaan CSR. Sebab, pelaksanaan CSR di Kotim dinilai tidak terawasi dan terkoordinasi dengan baik.
Sampai saat ini hanya ada dua perusahaan yang melaporkan program CSR-nya kepada Pemkab Barito Utara
DPRD sebenarnya sudah mengesahkan peraturan daerah tentang program CSR. Sayang perda itu dibatalkan oleh pemerintah pusat.
Misalnya jika PBS memberikan CSR biaya perbaikan sekolah atau jalan, maka tidak perlu lagi pemerintah daerah memberikan anggaran dari APBD.
