Antrean Pertalite dan Pertamax di Kobar Tak Kunjung Terurai, Warga Soroti Dugaan Pelangsir
"Pertamina selalu mengatakan BBM cukup, tetapi kenyataannya antrean masih panjang. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat,"
"Pertamina selalu mengatakan BBM cukup, tetapi kenyataannya antrean masih panjang. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat,"
Penghargaan tersebut diterima pada malam penganugerahan yang digelar di Pradipa Ballroom, Swiss-Belhotel Solo, Surakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah.
Wakil Bupati Kobar Suyanto, menyampaikan bahwa kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027.
Menurut Mulyadin, dalam pertemuan tersebut telah disepakati sejumlah langkah yang diharapkan dapat mengurangi antrean panjang BBM yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengatakan audiensi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan organisasi ojol dan ormas yang mengeluhkan dampak antrean BBM maupun pemadaman listrik terhadap aktivitas masyarakat.
Pemkab dan DPRD Kobar menetapkan empat prioritas pembangunan 2027, meliputi pemerataan infrastruktur, konektivitas, perlindungan sosial, dan perluasan lapangan kerja.
Isro menyebut terdapat sektor yang diproyeksikan mengalami peningkatan penerimaan, yakni dari retribusi daerah
Rancangan APBD Kobar 2027 diproyeksikan defisit Rp15 miliar. Kekurangan anggaran akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp442.947.794.000 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp972.068.441.000
Belanja daerah itu meliputi belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial.
Pendapatan transfer mengalami kenaikan?Rp24.929.219.000 dari komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah bagi hasil pajak provinsi
Dokumen KUA dan PPAS menjadi landasan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027
Sebanyak 15 personel Regu 2 diterjunkan untuk melakukan pemadaman dan pengamanan lokasi
DPRD juga meminta Pertamina, Patra Niaga, dan BPH Migas memperketat pengawasan distribusi BBM ke seluruh SPBU di Kabupaten Kotawaringin Barat
Ketua DPRD Kobar Mulyadin menyebut pemadaman listrik bergilir terjadi akibat defisit daya pada sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
DPRD Kobar mengapresiasi spanduk kritik warga terkait pemadaman listrik dan antrean BBM serta menjadikannya bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan.
Manager Maintenance PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT), Eddy Sofyan mengatakan, kegiatan donor darah melibatkan karyawan dari beberapa perusahaan, yakni CBGF, CBU, dan SBI.
Pengelola SPBU mengaku tidak memiliki kewenangan untuk melarang kendaraan yang masih memiliki hak pengisian berdasarkan barcode MyPertamina.
"Kami ingin pelayanan kepada masyarakat berjalan baik. Tetapi dari sisi distribusi maupun regulasi yang mengatur penyaluran BBM, tentu itu berada pada kewenangan Pertamina dan BPH Migas,"